Ekonomi menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan sebuah negara. Untuk menjaga agar kondisi ekonomi tetap stabil, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan berupa fiskal atau moneter. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonominya. Secara umum, ini fungsi kebijakan fiskal bagi negara:
-
Memperlancar Rencana Pengembangan Jangka Panjang
Dengan melakukan kebijakan fiskal, negara bisa menjalankan rencana pembangunan dan pengembangan. Contohnya adalah dalam pembangunan infrastruktur untuk memicu pertumbuhan ekonomi.
-
Menciptakan Kestabilan Ekonomi
Kondisi inflasi atau krisis harga bisa membuat kondisi ekonomi negara memburuk. Untuk memperbaikinya, negara berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal seperti menaikkan atau menurunkan pajak.
-
Melakukan Pemerataan Sumber Daya
Kebijakan bisa membantu negara untuk melakukan pemerataan menjadi fasilitas untuk rakyat. Fasilitas tersebut bisa berupa fasilitas umum, pelayanan kesehatan, atau jaminan sosial.
Jenis Kebijakan Fiskal
Keputusan untuk membuat kebijakan fiskal dibuat berdasarkan kondisi ekonomi negara. Maka dari itu, jenisnya pun berbeda sesuai kebutuhan. Tergantung jenisnya, kebijakan fiskal bisa mempengaruhi sektor ekonomi tertentu.
-
Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus diberlakukan untuk menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran. Hasilnya, pendapatan negara akan menjadi lebih besar daripada pengeluarannya.
-
Kebijakan Anggaran Defisit
Kebalikan dari kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran defisit menyiasati pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan. Caranya bisa dengan melakukan pinjaman dari pihak dalam atau luar negeri. Terdapat empat jenis kebijakan anggaran defisit yaitu defisit primer, defisit operasional, defisit moneter, dan defisit konvensional.
-
Kebijakan Anggaran Berimbang
Tujuan dari kebijakan ini adalah agar pendapatan dan pengeluaran berimbang. Namun begitu, penerapan kebijakan ini biasanya tidak dilakukan pada masa deflasi untuk menghindari turunnya perekonomian negara.
5 Kebijakan Fiskal yang Pernah Diterapkan
Melewati masa 7 presiden, Indonesia telah mengalami berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hasil dari kebijakan tersebut berbeda, tergantung target dari kebijakan itu sendiri.
- Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 – 2004, dilakukan kebijakan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Hasilnya adalah penerimaan negara dari pajak naik sekitar 0,5%. Selain itu, rasio belanja negara dan Produk Domestik Bruto (PDB) ditahan sehingga tetap stabil di angka 21%.
- Pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 – 2010, dilakukan banyak kebijakan fiskal; di antaranya adalah kebijakan belanja terhadap gaji aparatur negara, pemberlakuan prioritas anggaran negara, adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hasilnya adalah peningkatan pemerataan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan sektor usaha dan bisnis.
- Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo menetapkan Tax Holiday yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan berbadan hukum dalam waktu lima hingga sepuluh tahun. Ini meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari perusahaan yang selama ini menunggak pajak. Selain itu, negara juga mengurangi subsidi di berbagai produk terutama BBM. Hal ini mengurangi anggaran belanja negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara.
- Selanjutnya, negara membebaskan visa untuk wisatawan dari sepuluh negara yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Macau, Ekuador, Peru. Chili, Maroko, Hongkong, dan Rusia. Ini menarik banyak wisatawan dari negara tersebut sehingga meningkatkan pendapatan devisa negara.
- Yang terakhir, Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan instrumen fiskal untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan wabah virus Corona yang sedang terjadi.
Penting bagi sebuah negara untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi rakyatnya. Salah satu dampak dari kebijakan fiskal yang tepat adalah iklim industri yang meningkat—dengan begitu, jumlah pengangguran akan berkurang karena tersedia banyak lapangan kerja.
Berikutnya, dengan iklim industri yang positif dan berkembang, akan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini akan menambah pendapatan negara dari pajak perusahaan.
Tentu saja, pengambilan keputusan kebijakan fiskal harus melalui proses strategi yang cukup matang. Sebab, dampaknya akan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat dan di berbagai sektor. Jika kebijakan yang dibuat tepat sasaran, akan banyak persoalan ekonomi yang terselesaikan.
Kembangkan Dana Sekaligus Berikan Kontribusi Untuk Ekonomi Nasional dengan Melakukan Pendanaan Untuk UKM Bersama Akseleran!
Bagi kamu yang ingin membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia, P2P Lending dari Akseleran adalah tempatnya. Sebagai platform pengembangan dana yang optimal dengan bunga hingga 21% per tahun kamu dapat memulainya hanya dengan Rp100 ribu saja.
Yuk! Gunakan kode promo BLOG100 saat mendaftar untuk memulai pengembangan dana awalmu bersama Akseleran. Untuk syarat dan ketentuan dapat menghubungi (021) 5091-6006 atau email ke [email protected].
