Apa Penyebab Krisis Ekonomi Sri Lanka?

1
335
Apa Penyebab Krisis Ekonomi Sri Lanka?

Pemerintah menjadi faktor penting bagi keberlangsungan ekonomi suatu negara. Kebijakan ekonomi yang tepat sasaran akan menghasilkan dampak yang positif bagi ekonomi, begitu pula sebaliknya. Sri Lanka, negara yang terletak di Samudera Hindia mengalami krisis dan perlambatan ekonomi sejak 5 tahun terakhir. Menurut ekonom, krisis ini adalah kesalahan pemerintah akibat politik dinasti yang korup. Kebijakan ekonomi yang salah langkah dari pemerintah Sri Lanka membuat kebijakan itu justru menjadi bumerang bagi perekonomian negara. Lalu apa sebetulnya yang terjadi di Sri Lanka?

Sejak merdeka pada tahun 1948 ekonomi Sri Lanka memang tidak baik-baik saja. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, ekonomi negara dengan 22 juta penduduk ini mengalami perlambatan dan resesi. Kini, Sri Lanka sedang dilanda tekanan hebat dengan krisis pangan dan krisis energi yang gak terkendali.

Dinasti politik dituding menjadi biang kerok jatuhnya ekonomi negara ini. Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dan keluarganya telah menguasai negara kepulauan itu selama dua dekade terakhir. Banyak ekonom yang mengatakan bahwa kebangkrutan Sri Lanka murni kesalahan pemerintah akibat politik dinasti yang korup dan memperburuk kondisi makro ekonomi. Hingga saat ini, Sri Lanka telah memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp 1.126 triliun.

Krisis ini bermula dari kampanye dari calon Presiden tahun 2019 Pada pemilu November 2019, Presiden Gotabaya Rajapaksa mengusulkan pemotongan pajak besar-besaran. PPN dipangkas dari 15% jadi 8% dan langsung disahkan dalam rapat kabinet pertamanya. Baginya, ini adalah matematika sederhana. Ketika terjadi relaksasi pajak, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan cepat.

Namun ternyata rencananya ini gagal total dan justru jadi bumerang. Presiden seakan lupa bahwa ekonomi Sri Lanka ditopang oleh produk domestik bruto yang berasal dari devisa ekspor dan pariwisata. Timbal balik dari keduanya sering dipakai untuk impor kebutuhan pokok. Ironisnya, pemerintahan Rajapaksa malah memberlakukan kebijakan fiskal yang bertolak belakang dari hukum ekonomi.

Saat negara belum pulih dari serangkaian aksi terorisme pada 2019 silam, pemerintah justru tak serius menggaet turis dan memotong pajak tanpa peninjauan secara matang yang berujung kehilangan pendapatan devisa sebesar 2%. Setelah itu, pemerintah juga melarang impor pupuk dengan dalih pertanian organik yang pada akhirnya membuat banyak komoditas gagal panen dan berujung penurunan produktivitas ekspor. Karena hal tersebut, pemerintah tidak punya cukup dana untuk mengimpor kebutuhan pokok dan beberapa proyek juga mandek. Alhasil inflasi di Sri Lanka pada Maret 2022 melonjak tajam ke angka 18,8% dari sebelumnya hanya 4,1% di bulan yang sama tahun sebelumnya. Professor Mick Moore dari University of Sussex dan mantan konsultan di Sri Lanka untuk Asian Development Bank mengatakan bahwa kegagalan ekonomi Sri Lanka karena pengelolaan utang yang buruk dan kepemimpinan pemerintahan yang lalai.

Karena serangkaian kesalahan tadi, warga Sri Lanka harus menelan pil pahit dan menghadapi kondisi kelangkaan kebutuhan pokok dan berujung pada ancaman kelaparan, langkanya bahan bakar sehingga tidak ada aktivitas ekonomi, pemadaman listrik selama 13 jam, dan ancaman kemiskinan terstruktur di masa depan. Hingga kini, Pemerintahan Rajapaksa tengah mencari dukungan dana ke IMF, Tiongkok, dan India. Sri Lanka juga berupaya melakukan bailout dari sejumlah lembaga keuangan. 

Ayo dukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pendanaan UMKM secara aman di Akseleran! Daftar sekarang dan dapatkan imbal hasil hingga 10,5% per tahun di Akseleran.

Akseleran memberikan saldo awal senilai Rp100 ribu untuk pendaftar baru dengan menggunakan kode CORCOMMBLOG. Melakukan pendanaan di P2P Lending Akseleran juga sangat aman karena lebih dari 98% nilai portofolio pinjamannya memiliki agunan. Sehingga dapat menekan tingkat risiko yang ada. Akseleran juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor surat KEP-122/D.05/2019 sehingga proses transaksi yang kamu lakukan jadi lebih aman dan terjamin. 

Untuk kamu yang tertarik mengenai pendanaan atau pinjaman langsung bisa juga menghubungi (021) 5091-6006 atau via email [email protected]

Penulis: Ayu Diah Callista | Editor: Rimba Laut

1 COMMENT

Comments are closed.